GastroSmart Ranking & Rekomendasi
Model Aktif
Hasil MFEP · Rekomendasi Kebijakan

Ranking & Rekomendasi

Peringkat final 20 destinasi wisata gastronomi berdasarkan Total Skor MFEP

🏆 Podium Top 3 Destinasi Unggulan Heritage
🥈
D02
Nasi Liwet Bu Wongso Lemu
0.9300
🥇
TERBAIK
D01
Timlo Sastro
0.9600
🥉
D11
Tengkleng Bu Edi
0.9300
📊 Visualisasi Total Skor MFEP — 20 Destinasi
Unggulan Heritage (≥ 0.85)
Prioritas A (0.75–0.84)
Prioritas B (0.65–0.74)
Prioritas C (0.55–0.64)
Perlu Pembinaan (< 0.55)
📋 Tabel Ranking Lengkap & Rekomendasi Kebijakan
Rank Kode Nama Destinasi Total Skor Kategori Kekuatan Utama Rekomendasi Kebijakan Sumber Dana
1
D01 Timlo Sastro 0.9600 Unggulan Heritage Keaslian & budaya kuat Program Sertifikasi Kuliner Warisan Budaya APBD Kota + Kemenpar
2
D02 Nasi Liwet Bu Wongso Lemu 0.9300 Unggulan Heritage Nilai budaya & komunitas Festival Gastronomi Tahunan & promosi digital APBD + CSR
3
D11 Tengkleng Bu Edi 0.9300 Unggulan Heritage Autentisitas terjaga Pendampingan pengembangan bisnis BPD/KUR
4
D20 Pasar Triwindu - Kuliner Heritage 0.9200 Unggulan Heritage Peluang heritage Revitalisasi & dokumentasi sejarah Dana kebudayaan
5
D06 Pasar Gede - Zona Kuliner 0.9100 Unggulan Heritage Kekayaan varian kuliner Peta wisata gastronomi digital Dinas Pariwisata
6
D03 Selat Solo Mbak Lies 0.8900 Unggulan Heritage Keaslian tinggi Dokumentasi resep & sertifikasi autentisitas Hibah kebudayaan
7
D08 Dawet Telasih Bu Dermi 0.8900 Unggulan Heritage Tradisi kuat Pengembangan kemasan & branding UMKM Center
8
D19 Bestik Jawa Pak Maryanto 0.8900 Unggulan Heritage Teknik memasak unik Promosi melalui food influencer Kolaborasi media
9
D16 Gempol Pleret Bu Sari 0.8400 Prioritas A Keaslian tinggi Pendampingan intensif & capacity building LPPM PT
10
D18 Garang Asem Bu Sulastri 0.8400 Prioritas A Kekhasan resep Pelatihan hygiene & food safety BPOM
11
D15 Jenang Mirah 0.8200 Prioritas A Identitas lokal Dokumentasi digital resep Perpusnas
12
D04 Soto Gading 0.8100 Prioritas A Aksesibilitas & lokasi strategis Penetapan kawasan kuliner tradisional APBD Kota
13
D10 Sate Buntel Mbok Galak 0.8100 Prioritas A Tradisi kuliner Standardisasi resep & pelatihan Kemenpar
14
D05 Wedangan Jadul Pak Gareng 0.8000 Prioritas A Komunitas aktif Pemberdayaan UMKM & inkubasi kuliner Kemenparekraf
15
D12 Cabuk Rambak Pak Birin 0.8000 Prioritas A Produk heritage Integrasi ke paket wisata kuliner Biro perjalanan
16
D14 Wedang Ronde Pak Min 0.7800 Prioritas A Nilai tradisi Program magang kuliner tradisional Dinas Pendidikan
17
D07 Nasi Gudeg Bu Semi 0.7600 Prioritas A Keaslian terjaga Coaching kuliner tradisional Dana Desa/Kelurahan
18
D09 Intip Goreng Pak Slamet 0.7600 Prioritas A Produk unik Fasilitasi akses pasar modern Dinas Perdagangan
19
D13 Roti Mandarin Orion 0.7600 Prioritas A Lokasi strategis Peningkatan branding & media sosial Digital marketing
20
D17 Sego Pecel Bu Tun 0.7600 Prioritas A Potensi lokal Inovasi produk berbasis tradisi Hibah inovasi
📌 Keterangan Kategori Prioritas Pelestarian
Unggulan Heritage (Skor ≥ 0.85)
Destinasi dengan nilai heritage tertinggi, perlu perlindungan dan promosi intensif
8
destinasi
Prioritas A (Skor 0.75–0.84)
Destinasi potensial, butuh dukungan infrastruktur dan regulasi
12
destinasi
Prioritas B (Skor 0.65–0.74)
Destinasi berkembang, perlu pembinaan UMKM dan branding
0
destinasi
Prioritas C (Skor 0.55–0.64)
Destinasi rintisan, butuh pendampingan dan akses pasar
0
destinasi
Perlu Pembinaan (Skor < 0.55)
Destinasi berisiko, perlu intervensi khusus dan revitalisasi
0
destinasi
📈 Statistik Ringkasan Model MFEP
Total Destinasi Dievaluasi
20
Jumlah destinasi dalam basis data
Skor MFEP Tertinggi
0.9600
Timlo Sastro
Skor MFEP Terendah
0.7600
Sego Pecel Bu Tun
Skor MFEP Rata-Rata
0.8430
Benchmark kualitas rata-rata
Std Deviasi Skor
0.0647
Tingkat dispersi antar destinasi
Jumlah Unggulan Heritage
8
Layak perlindungan budaya prioritas
Model ini berada pada TKT Level 2 (proof of concept). Hasil ranking bersifat indikatif dan harus divalidasi melalui FGD dengan pakar pariwisata, dinas terkait, dan komunitas kuliner Kota Surakarta sebelum dijadikan dasar kebijakan resmi.